SABTU, 24 Oktober 2014
Mendongkrak Rumah untuk Polisi, Bagaimana Seyogianya?
*Oleh Achmad Adhito, Kolumnis/Editor Riset
Dari waktu ke waktu, sorotan ataupun tuntutan masyarakat terhadap kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berlangsung. Itu meliputi masih tingginya angka kriminalitas di banyak tempat, pengaduan yang tidak direspons cepat, adanya pungutan tidak resmi, dan lain-lain. Tak ayal, seorang mantan kepala Polri, alm. Jenderal Kunarto, dalam sebuah wawancara dengan Beritarealestate yang waktu itu bertugas di satu majalah, berkata, “Polisi itu, ya seperti itulah, Mas. Dosa tak berampun sementara jasanya tidak pernah dihitung.”
Di sisi lain, di tengah derasnya tuntutan masyarakat, sebenarnya anggota Polri bersua banyak keterbatasan. Walau sudah ada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, sebenarnya masih belum memadai.
Bukti hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah rumah dinas anggota Polri. Yang ironi, kebutuhan hunian yang layak, sebenarnya tidaklah bisa dikesampingkan. Setelah sandang dan pangan, bukankah urutan selanjutnya adalah papan?
Angka defisit hunian dinas Polri, memang tinggi. Sudah begitu, hunian yang ada pun banyak yang berkondisi kurang layak. Lihatlah banyaknya asrama yang tidak terurus. Di samping itu, purnawirawan Polri banyak yang belum punya hunian pribadi dan masih menempati hunian dinasnya. Walhasil, anggota Polri yang masih aktif ada yang terpaksa mengontrak rumah sendiri.
Berdasarkan tabulasi yang dilakukan Beritarealestate.co dari sejumlah data, total hunian dinas Polri di 72.536 unit. Sementara, jumlah anggota Polri mencapai 400.000-an orang.
Tahun belakangan ini, pengadaan rumah susun pun membidik anggota Polri. Tercatat, sekira 29.000-an unit, direncanakan dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi itu belum memangkas tajam defisit hunian dinas tersebut.
Untuk lebih jelasnya, silakan melihat tabel di bawah ini:
Tabel 1
SEDIAAN HUNIAN DINAS POLRI
————————————————————————————————–
JUMLAH HUNIAN DINAS JUMLAH ANGGOTA KEKURANGAN
——————————————————————————————————
72.536 (Rumah/Asrama)* 400.000-an* 327.464
—————————————————————————————————–
*Per Tahun 2010
**Sumber Data: Komisi Kepolisian Nasional, dan Lain-lain (Diolah)
Tabel 2
RENCANA PENAMBAHAN RUSUN POLRI
—————————————————————————————————–
Tahun Anggaran Jumlah Tower Perkiraan Unit
—————————————————————————————————-
2010 40 Twin Block 20.000 (Per Tower 250 Unit)
2012 36 Tower di 23 Lokasi 9.000 (Per Tower 250 Unit)
TOTAL RUMAH DINAS 72.536
TOTAL RUSUN ANGGARAN 2010-2012 29.000**
KUMULATIF 101.536
TOTAL KEKURANGAN 298.464
—————————————————————————————————–
*Sumber: Kementerian Perumahan Rakyat RI dan Lain-lain; Diolah
**Angka Realisasi Ini Belum Diverifikasi
Rekomendasi Terobosan
Dengan angka defisit yang besar itu, kiranya Pemerintah RI perlu melakukan banyak terobosan untuk lebih tersedianya hunian memadai bagi anggota Polri. Mengandalkan proses ataupun mekanisme yang selama ini berlangsung, kiranya tidak memadai. Maka, perlu banyak terobosan ataupun inovasi.
Terobosan itu bisa berlangsung dari dua sisi. Pertama, dari sisi pemilikan hunian pribadi oleh anggota Polri, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Di sini, program yang telah dijalankan oleh Pemerintah RI, bisa dimanfaatkan. Semisal, dalam Program Sejuta Rumah, jajaran tertinggi Polri perlu memfasilitasi untuk lebih banyaknya anggotanya yang bisa memeroleh rumah dari situ.
Itu, sudah tentu, disertai sejumlah terobosan. Misalkan, ada program penjaminan dari Polri secara kelembagaan ke pihak bank penyedia KPR subsidi. Walhasil, anggota Polri yang kurang bankable, bisa mendapatkan KPR rumah subsidi. Cara ini bukan hal asing mengingat sejumlah Pemerintah Daerah memerlakukan skema penjaminan serupa untuk masyarakat pekerja informal peminat rumah subsidi. Terlepas dari itu, kini Bank BTN tengah mematangkan skema KPR subsidi bagi pekerja informal.
Yang perlu dilakukan, dalam hal ini, adalah payung regulasi yang membolehkan penjaminan itu. Sehingga nantinya tidak ada sanksi akibat mendapatkan gratifikasi.
Inovasi lain, perlu digelar dalam hal tersedianya dana mendapatkan KPR subsidi itu. Upaya Pemerintah RI untuk menaikkan iuran wajib bagi peserta Bapertarum PNS, perlu dipercepat. Walhasil, otomatis anggota Polri ikut terkena efek positif dari kebijakan tersebut.
Dalam konteks itu, sebuah sistem subsidi silang yang didahului pemetaan, perlu berlangsung. Persisnya, perlu dipetakan, siapa anggota Polri yang sudah punya hunian pribadi, dan mana yang belum sekaligus berpenghasilan rendah. Nah, dari situ, dana tabungan milik anggota yang sudah punya hunian, dipinjamkan ke mereka yang belum punya rumah sekaligus berpenghasilan rendah.
Langkah memercepat pemilikan rumah oleh anggota Polri, berpotensi memangkas tajam kewajiban penyediaan hunian dinas. Walau begitu, kiranya perlu pula menggelar sejumlah terobosan untuk percepatan penyediaan hunian dinas.
Misalnya saja, Pemerintah RI perlu memastikan benar-benar berlangsungnya Konsep Hunian Berimbang. Lantas, petinggi Polri memastikan alokasi hunian murah dari situ, untuk anggotanya.
Kemudian, Polri bisa memanfaatkan aset tanah yang dimiliki, untuk program pengadaan rumah susun dinas bagi anggotanya. Tanah yang ada bisa digunakan untuk program pengadaan rusun dinas, dengan skema kerja sama tertentu bersama pengembang/kontraktor swasta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pihak lain.
Di situ, sebuah skema kerja sama yang menguntungkan Polri ataupun pihak lain, perlu muncul. Misalnya saja, dari sebidang lahan seluas 5 hektar, pengembang/kontraktor swasta wajib membangun beberapa menara rumah susun itu. Lalu, tersedia pula area properti komersial yang memungkinkan pengembang/kontraktor swasta, menggaet pendapatan dari situ. Lantas setelah jangka waktu 30 tahun, aset properti komersial itu diserahkan kembali ke Polri.
Dalam hal itu, kepastian payung regulasi memang sangat diperlukan. Walhasil, inovasi kerja sama itu bisa absah secara hukum sekaligus tidak merugikan negara. Sekaligus, menguntungkan anggota Polri yang ingin mendapatkan hunian dinas.
