Beberapa perubahan signifikan dalam sektor perumahan rakyat atau pun properti secara menyeluruh, muncul melalui aturan Ciptaker (Cipta Lapangan Kerja) atau yang sering disebut Omnibuslaw. Antara lain, lahirnya bank tanah, adanya kemungkinan dana konversi dalam hunian berimbang, status hak milik untuk WNA dalam hal pemilikan rusun/apartemen, adanya badan percepatan penyelenggaran perumahan, dan lain-lain.
Hal tersebut tentunya sangat pas direspons positif oleh para pemangku kepentingan sektor properti. Oleh sebab, ada terobosan berarti dari hal tersebut.
Satu aspek yang menarik dicermati, adalah lahirnya institusi/badan baru, dari regulasi tersebut. Antara lain badan percepatan perumahan, badan pengelola dana konversi hunian berimbang, badan bank tanah, dan lainnya.
Yang menjadi pertanyaan, seberapa krusial sebenarnya untuk melahirkan sebuah badan baru? Tidakkah cukup, sebenarnya, dengan mengintensifkan dan menguatkan peran institusi yang sudah ada, untuk percepatan/perwujudan sebuah tujuan? Sekadar contoh dalam hal ini, tidakkah sejatinya peran badan percepatan penyelanggaraan perumahan, bisa dijalankan melalui ‘mesin’ yang sudah ada selama ini dan cukup diberikan rangsangan agar berjalan lebih apik?
Adalah tepat bahwa, dalam beberapa hal, terbentuknya institusi baru, mutlak perlu oleh sebab mengemban peran/tugas yang sangat spesifik, dan lebih baik bila peran tersebut dijalankan tersendiri/terpisah—hal ini terlihat pada kelahiran BP Tapera. Dan eksistensi bank tanah pun, memang seyogianya dipegang oleh institusi tersendiri.
Namun terlepas dari itu, ketika sejatinya yang diperlukan adalah penguatan/pengintesifan peran dari institusi yang sudah ada, masihkah kelahiran sebuah institusi baru, dirasakan krusial? Tidakkah nantinya, institusi baru tersebut melahirkan semacam tumpang-tindih kewenangan dengan ‘institusi lama’ yang sebenarnya perlu diperkuat? Dan ketika kita menimbang perlunya birokrasi yang ringkas dan efisien, tidakkah institusi baru itu justru menggemukkan struktur birokrasi yang terkait dengan urusan perumahan rakyat atau pun properti secara menyeluruh?
Akhir kata, di saat institusi baru itu pada akhirnya hadir, kita pantas mengharapkan satu hal. Yakni: pilot institusi baru tersebut, merupakan ‘dirigen paduan suara’ nan cerkas mengharmonisasikan banyak aspek antar-institusi. Sosok tersebut sekaligus mesti tangkas memangkas potensi ‘labirin birokrasi’ baru, yang berpotensi muncul—ini memang sudah tentu bukan hal mudah.
Karena pimpinan sebuah ‘badan’ bertanggung jawab ke presiden RI dan pasti mendapat dukungan penuh dari orang nomor satu di negeri ini, adalah pantas bila kita mengharapkan munculnya dirigen cerkas seperti itu, bukan? (Dhi)
beritarealestate.co 