KIAT: Badan Hukum untuk Manajemen Town House

Ilustrasi/Istimewa

Tinggal di kompleks town house memang menarik. Jumlah unit rumah yang tidak banyak, menggunakan sistem satu gerbang, sistem keamanan rapi, lokasi yang tak terlalu jauh dari pusat bisnis, dan lain-lain, sangat menguntungkan penghuni town house.

Namun sering ada rancu dalam hal pengelolaan. Yakni dalam hal administrasi wilayah, kompleks town house diatur oleh RT/RW sebagai unit terkecil perpanjangan tangan pemerintahan.

Sementara itu, di dalam town house, ada fasilitas seperti jalan lingkungan, taman, yang merupakan semacam hak para penghuni. Fasilitas sekaligus hak bersama tersebut memerlukan manajemen estat terkait perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain.

Dan sering memerlukan transaksi perdata dengan pihak lain seperti penyedia jasa sistem keamanan, perawatan taman, dan lain-lain. Maka bagaimana mengatasi hal tersebut?

Yaitu bisa membentuk perkumpulan berbadan hukum, yang didaftarkan ke notaris, yang tentu punya aturan main yang dirumuskan bersama. Adalah perkumpulan tersebut yang, melalui pengurusnya, mengadakan kontrak perdata dengan pihak lain.

Jadi dalam hal administrasi kependudukan/wilayah, penghuni town house tentu mengacu ke otoritas RT/RW. Dan untuk manajemen town house, melalui perkumpulan berbadan hukum itu. Untuk rincinya sudah tentu bisa ditanyakan ke notaris/ahli hukum tersebut.

Tinggalkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s