Oleh Achmad Adhito**
Beberapa waktu setelah terpilihnya gubernur baru DKI Jakarta untuk periode 2017-2022, isu reklamasi di pantai Jakarta, kembali bergema cukup kencang. Gubernur terpilih, secara jelas menyatakan menghentikan proyek reklamasi, ataupun mengalihfungsikan sebagian pulau yang telah dibentuk, untuk fungsi lain.
Langkah ini mengundang respons dari pemerintah pusat atau juga sebagian kalangan bisnis.
Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari semua itu: Baca Selanjutnya
Oleh Budi Santoso
Jakarta, jika ibarat sebuah perusahaan maka secara finansial layak dikatakan perusahaan yang bangkrut. Bagaimana tidak. Antara pendapatan (APBD) dan pengeluaran (biaya-biaya kerugian) menunjukkan neraca negatif. APBD 2017 hanya Rp77 triliun, sementara biaya-biaya kerugian akibat kemacetan dan banjir saja lebih dari itu.
Japan International Cooperation Agency (JICA) beberapa tahun lalu pernah merilis hasil riset tentang kondisi transportasi Jakarta. Menurut riset tersebut, dengan sedikitnya 1.000 kendaraan baru meluncur setiap hari, diprediksikan lalu lintas pada tahun 2020 akan macet total, ditambah kerugian ekonomi mencapai Rp65 triliun per tahun. Baca Selanjutnya
Oleh Budi Santoso, Konsultan Properti
Perdebatan dan polemik mengenai uang muka (downpayment/DP) Nol Rupiah atau Nol Persen (0%) pembelian rumah telah mengemuka dalam Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua. Dari kebanyakan pendapat sejumlah pemerhati cenderung menyebutkan bahwa hal tersebut sulit diwujudkan, bahkan tidak mungkin direalisasikan. Benarkah?
Tidak Perlu Dimentahkan
Gagasan, atau tepatnya janji kampanye, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengenai DP Rumah Nol Rupiah sesungguhnya sebagai hal yang menarik jika memang ingin dikongkritkan. Ada empat alasan kenapa gagasan ini tidak perlu dimentahkan atau digugurkan terlalu dini. Baca Selanjutnya
Oleh Achmad Adhito, Kolumnis
Beberapa waktu yang lalu, wartawan sejumlah media di Jakarta mendengar langsung keluhan seorang pejabat dari satu kota besar non-Jakarta. Walikota yang namanya naik daun sebagai pejabat inovatif itu, ingin membangun jalan layang untuk mengurangi kemacetan. Semua hal untuk digelarnya proses konstruksi sudah ada. Tetapi, izin dari pemerintah pusat tidak kunjung turun. Walhasil, pembangunan jalan layang itu tertunda.
Nah, itulah cerminan bahwa, dalam beberapa segi, pemerintah daerah masih berperan sebagai implementor atau juga eksekutor bagi kebijakan nasional milik pemerintah pusat. Program atau inisiatif strategis yang berasal dari pemerintah daerah, bisa terhambat oleh tiadanya kewenangan mereka. Baca Selanjutnya
Oleh Budi Santoso, Konsultan/Trainer/Kolumnis Senior
Ada tiga program yang tampaknya menjadi prioritas pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak terpilih tahun 2014 hingga 2019 nanti.
Program pertama adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, bendungan hingga pelabuhan dan bandara. Apabila pada era pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) porsi infrastruktur sekitar 9–10% dari anggaran APBN, maka era Jokowi dialokasikan sekitar 15–17 %.
Program kedua adalah kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bukti keseriusan sang presiden. Tidak kurang dari Rp 520 triliun atau 25% dari total APBN dipatok untuk tahun 2017. Baca Selanjutnya
beritarealestate.co 